Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, membantah tudingan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lulung Lunggana alias Lulung yang menyebut dirinya paling bertanggung jawab dalam proyek pengadaan uninterruptible power supply (UPS). Dia makin heran bila dianggap paling pantas menjadi tersangka dalam kasus ini.

"Aku juga enggak tahu gimana caranya, dia anggap saya jadi tersangka ya. Kan saya sudah pernah dipanggil Bareskrim kan dan udah disampaikan semua," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (26/11).

Ahok menilai justru yang bermasalah adalah DPRD DKI Jakarta. Dia mengatakan bahwa Pemprov DKI tidak pernah mengusulkan anggaran siluman yang ada dalam pengadaan UPS. Dia menuding anggaran siluman itu justru diusulkan oleh DPRD DKI Jakarta.

Hal tersebut diungkapkan Ahok setelah Bareskrim Mabes Polri menetapkan anggota DPRD DKI Jakarta, yakni FZ dan MF diduga melakukan praktik korupsi UPS saat mereka masih menjabat di Komisi E pada tahun anggaran 2014.

"Justru yang masalah itu dia nya, karena telak banget anggaran siluman. Enggak ada dalam KUA-PPAS kok bisa muncul. Enggak boleh muncul di APBD kalau enggak ada di KUA-PPAS," jelas mantan Politisi Gerindra ini.

"Itu kenapa saya bilang ada anggaran siluman UPS scanner macam-macam. Kita enggak tahu. Di kita enggak ada, kita enggak ngusulin," tambahnya.

Sebelumnya, Lulung, (25/12) kemarin menyambangi Bareskrim Mabes Polri. Kedatangan Lulung langsung bersama kuasa hukumnya, Razman Arif Nasution.

Lulung diketahui dipanggil Bareskrim Mabes Polri sebagai saksi untuk dua tersangka anggota DPRD DKI dan mantan DPRD DKI Fahmi Zulfikar dan M. Firmansyah yang diduga tersangka dalam kasus korupsi pengadaan UPS.