Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lulung Lunggana alias Lulung menegaskan yang paling bertanggung jawab dalam kasus UPS adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurutnya, lelang terselenggara karena ada yang membuat Surat Penyediaan Dana (SPD) yakni Gubernur DKI Jakarta.

"Yang paling bertanggung jawab dalam dalam kasus UPS ini adalah saudara Gubernur DKI, karena dia yang membuat SPD. Tanpa dia membuat SPD, ini lelang tidak akan terjadi. Jadi Ahok sudah dapat diduga tersangka," kata Lulung usai diperiksa penyidik Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (25/11).

Lulung mengaku dicecar 6 pertanyaan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri soal lelang UPS.

"Saya ditanya 6 pertanyaan, salah satunya penyidik nanya, boleh enggak dilelang, saya bilang enggak boleh dilelang. Semakin hari semakin tahu, terang benderang, bahwa pejabat pembuat komitmen tidak boleh melelang ini," paparnya.

Sebelumnya, Lulung menyambangi Bareskrim Mabes Polri. Kedatangan Lulung langsung bersama kuasa hukumnya, Razman Arif Nasution.

Lulung mengaku pemeriksaan kali ini sebagai saksi terkait kasus UPS yang melibatkan anggota DPRD DKI

"Kali ini saya diperiksa, dipanggil sebagai saksi untuk dua teman saya dari DPRD DKI dan mantan DPRD (Fahmi dan Firmansyah) yang diduga tersangka dugaan korupsi pengadaan UPS," kata Lulung di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (25/11).