"Kita sudah buka semua banggar. Saya cek, ternyata pas kemarin mereka saking sering bahas KUA (Kebijakan Umum APBD)-PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) enggak mau masukin ke e-budgeting. Jadi bahas dulu baru masuk," ujar pria yang akrab disapa Ahok ini kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (17/11).

"Padahal saya mintanya, dalam proses pembahasan pun semua di e-budgeting jadi kelihatan kalau ada perubahan berapa kali. (Sekarang) hilang jejak itu," tambah Ahok. 

Untuk itu, mantan Bupati Belitung Timur ini telah meminta Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawati agar setiap proses pembahasan di rapat Banggar dalam sistem e-Budgeting.

"Semalam saya sudah bilang ke Bu Tuty hati-hati, saya tidak mau prosesnya dihilangin. Saya kan inginnya ada proses. Jadi ada pembelajaran, orang tahu kenapa ini dikurangi, ditambah, dicoret DPRD," tegasnya.

Ahok menambagkan, keuntungan lain dari setiap bahasan anggaran dan perubahannya itu dimasukkan dalam e-budgeting, adalah agar mempermudah gubernur yang baru untuk lebih memahami program-program prioritas, beserta anggaran yang harus dialokasikan.

"Jadi orang bisa belajar dan kalau saya enggak jadi gubernur lagi, maka gubernur yang akan datang begitu diperlihatkan proses e-budgeting dia ngerti gitu loh. 'Oh kenapa kita prioritas ini, kenapa dalam tengah jalan dicoret, kenapa ditambah dikurang' gitu," tandasnya.