Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama tidak lagi menggunakan jasa event organizer (EO) dalam tiap acara yang diadakan Pemprov DKI. Ahok menuding, banyak terjadi praktik mark-up atau menggelembungkan biaya acara yang dilakukan para EO terhadap kliennya.

Bahkan, pria yang akrab disapa Ahok ini menilai tak sedikit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang turut ambil andil dalam penggelembungan biaya acara tersebut. Biasanya, para SKPD 'nakal' itu akan beralasan menggunakan jasa EO dapat memudahkan ketika pendataan biaya keluar.

"Bukan enggak ngerti, pinter semua orang-orang ini mah. Cuma alesannya 'Pak, kan kita lebih gampang excel nanti kita aturnya dampak," tegas Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (19/11).

Padahal, menurut Ahok, sistem e-budgeting dibuat untuk memudahkan kinerja para SKPD. "Lho e-budgeting lebih gampang dong, langsung anda rubah, udah selesai, print out keluar, jadi itu barang," tegasnya.

Sebelumnya, Ahok mencontohkan, bentuk mark-up yang dilakukan EO adalah digelembungkannya biaya sewa gedung dimana acara berlangsung. Padahal, gedung tersebut masih dimiliki oleh Pemprov DKI.

"Contoh dia bikin event di TIM pagelaran seni apa. Karena pakai EO, waktu lelang memasukkan membayar sewa waktu lelang, pemasukan membayar sewa teater besar Jakarta Rp 300 juta, ada yang paling kecil Rp 400 juta. Sekarang saya tanya, ada enggak sih pemerintah bikin acara, bayar ke pemerintah? Gedung kita. Enggak ada. Dalam Peraturan Daerah tuh enggak ada," ungkap Ahok kesal.

Selain soal sewa gedung, Ahok juga kesal soal mark-up dalam penyewaan alat musik sound system yang mencapai ratusan juta rupiah. Ahok menilai angka tersebut tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan.

"Terus yang lebih lucu lagi, pelatihan budaya Betawi ke Pulau Seribu Rp 1 miliar lebih. Latihannya 4 hari. Terus alat musiknya ditinggal enggak? Enggak, karena itu nyewa. Kamu bisa enggak main alat musik gambang kromong cuma dilatih 4 hari, terus 1 tahun kemudian mesti lomba tapi alat musiknya enggak dikasih? Mending saya kasih alat musiknya," lanjut mantan Politisi Gerindra ini.

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, Ahok memutuskan akan terus mengawasi tiap detil penggunaan anggaran Disparbud DKI Jakarta. Selanjutnya, hasil penyusunan tersebut, harus dimasukkan dalam e-budgeting agar dapat dikontrol.

"Jadi saya enggak mau KUA-PPAS dengan sistem manual. Kalo manual, balikin lagi dong ke jaman saya di 2012 yang saya marah-marah gak jelas gitu loh. Nyusun KUA-PPAS tidak langsung di e-budgeting, mereka susun di Excel. Saya bilang gila saja kasih saya 1 gumpal kertas," tegasnya.