Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama mengaku trauma menggandeng pihak swasta untuk mengelola sampah di DKI Jakarta. Hal tersebut berkaca dari kinerja buruk PT Godang Tua Jaya (GTJ) selaku pengelola sampah TPST Bantargebang.

Oleh sebab itu, Ahok begitu sapaan akrabnya, setelah nanti memutus kontrak PT GTJ pada Januari 2016, Pemprov DKI Jakarta dipastikan tidak akan menggunakan jasa pihak ketiga, tapi lebih mengoptimalkan kinerja Dinas Kebersihan DKI Jakarta.

"Enggak ada, kita akan kerjain sendiri, swakelola, saya sudah putuskan, kayak pemeliharaan sungai, sampah itukan rutin termasuk taman itu tidak boleh lagi ke pihak ketiga. Kita lebih baik langsung kontrak individu ke pegawai-pegawai," kata Ahok di Balai kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Jumat, (13/11).

Ahok menilai selama di pegang pihak swasta, pengelolaan sampah DKI Jakarta sangat jauh dari yang diharapkan Pemprov DKI bahkan berujung kisruh yang melibatkan banyak pihak dalam pusaran tersebut.

Orang nomor satu DKI ini bercerita, dahulu saat menggunakan jasa PT GTJ penyerapan anggaran begitu besar tapi berbanding terbalik dengan kinerjanya. Untuk saat ini, dengan memercayakan pengelolaan sampah pada jajarannya sendiri, Ahok meyakini jakarta akan jauh lebih bersih meskipun penyerapan anggaran yang rendah.

"Dulu penyerapan anggaran begitu banyak tapi gak pernah bersih, kenapa? Bayarnya ke pihak ketiga? Begitu kontrak bayarnya 30 persen. Kalau sekarang saya lebih murah, enggak kasih perusahaan untung langsung kita kasih ke rakyat yang untung," terang Ahok.

"Kan ini pegawai yang kerja, lebih bersih walaupun penyerapan anggaran lebih pelan. Kan bayar gajinya setahun enggak 30 persen. Kita pikir cara inu lebih baik," tambah mantan Politisi Gerindra ini.