Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik menilai Indonesia Corruption Watch (ICW) memiliki sikap tendensius dengan melaporkan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta, EDN. Dalam laporan itu, EDN diduga menyalahgunakan wewenangnya untuk mencari keuntungan dengan menawarkan lahan sengketa ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Menurut dia, sebagai lembaga publik yang kredibel, ICW seharusnya melaporkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok) dalam dugaan korupsi lahan RS Sumber Waras senilai 191 miliar.

"Ya makanya ICW yang tendensius sebenarnya. Ya tendensius dong, buat apa dia melaporkan BPK gitu loh. Kan namanya Indonesian Corruption Watch, mustinya dia ikut melaporkan Ahok yang diduga melakukan penyimpangan atas pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Ini kebalik ini dunia," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (11/11).

Dengan melaporkan EDN ke BPK, ICW bagi Taufik tak lebih dari penasehat pribadi Ahok.

"Saya bilang, jangan-jangan ICW sudah menjadi penasehat Ahok," ujar dia.

Dengan sikap ICW yang demikian, kader Gerindra ini menilai kredibilitas ICW sebagai lembaga publik.

"Yang jelas dari sikap, dari cara, seharusnya ICW kalau ada yang diduga korupsi mem-back up, kok ini dia malah mem-back up orang yang dilaporkan. Ini kan aneh, kebalik dari filosofinya. Pertanyaannya ada dua, sudah jadi penasehat Ahok, atau ICW sudah menjadi bagian dari Ahok," pungkas dia.